KH Enci Zarkasih: NU Butuh Sosok Seperti KH Marsudi Syuhud
Penggantian jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada gelaran Muktamar ke 35 tahun 2026 dimaksudkan untuk mengembalikan Ormas Islam besar di Indonesia itu pada fungsinya sebagai motor perubahan sosial, penjaga moral bangsa, sekaligus mitra kritis-strategis pemerintahan Prabowo Subianto.
Demikian disampaikan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pandeglang periode 2024–2029, Dr KH Enci Zarkasih jelang Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur mulai 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
Menurut KH Enci Zarkasih, pemerintahan Prabowo Subianto bercita-cita mewujudkan pikiran besar dalam Paradoks Indonesia beserta asta citanya yang relevan dengan semangat NU antara lain, penguatan ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM.
"Dalam hal ini, Islam khususnya NU, memberikan landasan yang kokoh terhadap ideologi Pancasila serta memberi legitimasi akan demokrasi dan HAM, dan NU teruji dan istiqamah dalam menjaga dan memegangi prinsip ajaran Islam yang menopang hal tersebut," terang KH Enci Zarkasih.
Dia berpendapat, secara umum asta pemerintahan Prabowo Subianto selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh pengurus NU di semua tingkatan. Sekarang tinggal bagaimana NU mengambil peran penting dalam mengawal pemerintahan saat ini.
"Hasil Muktamar lah jawabannya. Agar cita-cita pendiri NU dan kader yang sekarang terus berjuang ikut memberikan andil dalam pembangunan bangsa terwujud, maka kuncinya adalah adanya kepengurusan NU yang baik, berkualitas dan solid di semua tingkatan," jelasnya.
KH Enci Zarkasih menyatakan, sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia, NU bukan sekadar organisasi biasa, tetapi juga sebagai kekuatan sosial, ekonomi dan politik kultural yang pengaruhnya sangat menentukan arah politik nasional dan arah kebijakan pemerintah. Selain itu, yang juga sangat penting, NU adalah penjaga moral bangsa karena mempunyai legitimasi moral dan spiritual yang sangat kuat di mata umat.
Pemerintahan Prabowo Subianto lanjutnya, membutuhkan dukungan dan kerja sama NU dalam menjaga stabilitas sosial, serta membangun kesadaran kolektif umat Islam terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Terlebih pemerintahan ini sangat berorientasi pada kemandirian bangsa.
"Itu terlihat misalnya dari arsitektur APBN 2026 yang dirancang Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, dengan fokus pada penguatan ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan," paparnya.
Namun dia tidak menampik, bahwa di era politik yang semakin pragmatis, NU menghadapi tantangan besar untuk tetap menjaga independensi di tengah tarikan kuat berbagai kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Banyak tokoh Ormas ini yang tergoda untuk berpihak secara politik atau bahkan terlibat dalam kontestasi politik.
Akibatnya misi dakwah dan pembinaan umat terancam terpinggirkan. Padahal, kekuatan NU justru terletak pada independensi moralnya sehingga mampu berdiri di posisi penyeimbang, mengoreksi pemerintah jika terjadi penyimpangan dan mendukung apabila kebijakan pemerintah berdampak positif pada kemaslahatan.
"Hal inilah yang perlu diluruskan. NU mesti kembali ke pada peran sakralnya sebagai kekuatan moral untuk menuntun bangsa menuju kesejahteraan dan keadilan. NU bukan alat kekuasaan, melainkan penjaga nilai, etika, dan integritas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin Ormas yang tergoda oleh kepentingan politik, atau bahkan menggunakan pengaruh Ormasnya untuk kepentingan politik, harus kembali ke khitthah-nya," tegasnya.
Karena itu ujarnya lagi, ke depan diperlukan figur pemimpin di PBNU yang tidak hanya mempunyai pengetahuan keagamaan yang mumpuni, serta pemahaman yang kuat tentang ummatan wasathan, tetapi juga memiliki visi politik kebangsaan yang kompatibel dengan cita-cita mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, memahami kondisi geo-politik dan geo-ekonomi.
Artinya, PBNU baru harus harus ikut mengawal bangsa ini bersama pemerintahan Prabowo Subianto yang tengah menghadapi tantangan yang sangat kompleks, seperti globalisasi nilai, krisis moral, disrupsi digital, serta persaingan antarbangsa yang tidak lagi sekadar kompetitif tapi bahkan cenderung eksploitatif. Ketum PBNU harus dapat membawa ormas yang dipimpinnya berperan sebagai jembatan emas antara umat dan pemerintah.
Menyinggung soal calon Ketum PBNU yang akan datang, KH Enci Zarkasih menyarakan beberapa hal. Pertama calon Ketum PBNU harus memiliki beberapa kriteria, pertama, mumpuni sebagai penjembatan dan garantor, agar setiap kebijakan pemerintah diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan seperti seperti keadilan, kejujuran, dan kebersamaan.
Dengan demikian, kebijakan negara tidak kehilangan dimensi moral dan tetap berpihak pada pencapaian kemaslahatan bangsa.
"Kedua, calon Ketum PBNU harus piawai menjadi mediator yang menjaga harmoni antara umat dan pemerintah. Dia harus mampu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, sekaligus menjelaskan kebijakan negara kepada umat agar tercapai kesepahaman dan terbentuk dukungan," terangnya.
Ketiga sang calon harus konsisten menjadi mitra pemerintah yang produktif dan kritis. Dia harus memberi masukan, pandangan, dan alternatif kebijakan dari perspektif keumatan. Dengan demikian, kebijakan negara selalu berpijak pada nilai moral.
"Jika ditanya siapa orangnya yang memenuhi kriteria itu, saya jawab Dr. KH Marsudi Syuhud. Beliau memiliki pengalaman panjang di PBNU, dari wakil Ketua Umum maun Sekretaris Jenderal PBNU selama sembilan tahun dengan Ketum Prof. Dr. KH Said Aqil Siraj," paparnya.
Selain itu lanjutnya, KH Marsudi Syuhud memiliki pengalaman dalam dunia ekonomi secara internasional, kerja sama lintas iman dan pelbagai aktivitas resolusi konflik dan upaya perdamaian dunia sangat luas. "Beliau sudah banyak berbicara di berbagai forum intersional dalam bidang-bidang tersebut," katanya.
KH Marsudi juga adalah tokoh yang mampu merangkul semua fihak yang berselisih. Sosoknya sangat luwes, egaliter dan lekat dengan budaya pesantren. Dengan jargon Khodimul Ulama atau pelayan ulama, KH Marsudi Syuhud mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menjaga NU sebagai warisan para ulama melalui PBNU-nya, agar terus membarikan manfaat bagi bangsa dan negara.
Dia berharap, perhatian KH Marsudi Syuhud terhadap kader NU, khususnya Generasi Z, akan mampu menghasilkan kader-kader berkualitas dengan berbagai program inovatif selama kepemimpinan beliau 2026-2031 yang akan datang.
"Jam terbang dalam jejaring ekonomi, membuat KH Marsudi Syuhud mampu untuk membenahi dan mengembangkan tata kelola BUMNU untuk kemandirian organisasi di masa mendatang. Pengalaman lama dalam dunia soft power diplomacy Dr KH Marsudi Syuhud akan mampu membawa NU sebagai Ormas terbesar dunia," pungkasnya.***