"Demokrasi yang sehat tumbuh ketika warga memiliki ruang untuk ikut membentuk cara kehidupan bersama dikelola, termasuk dalam merawat lingkungan tempat tinggalnya. Dalam hubungan ini, ekspresi hak atas lingkungan yang sehat menjadi bagian dari praktik demokrasi yang memberi tempat bagi pengetahuan dan kepedulian warga dalam pengambilan keputusan atas tata kelola."

 

Dimensi pengambilan keputusan dalam rangka menikmati lingkungan yang sehat itulah yang menjadi dasar dalam penyusunan policy brief bertajuk Menggalang Kepemilikan Warga atas Kebijakan: Model Tata Kelola Sampah Berbasis Pengetahuan Lokal. Diterbitkan atas kerja sama Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia, dan Yayasan Bentala Indra Nusantara, publikasi ini menawarkan model yang memadukan ketersediaan infrastruktur fisik pengelolaan sampah dengan kapabilitas dan afeksi sosial untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dalam publikasi ini, prakarsa warga untuk memelihara lingkungan menjadi tumpuan bagi keberlanjutan kebijakan pengurangan dan pengelolaan sampah di tingkat tapak. Perhatian ini berangkat dari pengalaman di sejumlah tempat, ketika penyediaan infrastruktur fisik dan intervensi pemerintah belum sepenuhnya terhubung dengan nilai serta ikatan kepedulian warga. Kesenjangan tersebut juga menyangkut pembagian tanggung jawab dan beban risiko yang dihadapi warga dalam pengelolaan sampah sehari-hari.

Untuk memahami persoalan tata kelola sampah di skala mikro tersebut, naskah ini memadukan lensa afeksi dengan analisis risiko. Lensa afeksi memberi perhatian pada kepedulian dan ikatan sosial yang mendorong warga merawat lingkungan, sementara analisis risiko membantu menelaah tantangan yang dapat memengaruhi keberlangsungan pengelolaan. Keduanya digunakan untuk mempertimbangkan bentuk dukungan yang mungkin diambil oleh berbagai pihak sesuai perannya dalam mengurangi dan mengelola sampah secara bersama-sama.

Melalui pembagian peran ini, masing-masing pihak memberi bentuk atas keputusan yang memengaruhi keseharian tata kelola sampah. Dari keterlibatan yang adil dan setara itulah, timbul kepemilikan atas kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab bersama dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Dengan imaji tersebut, model ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target nasional yang sekaligus mendorong partisipasi yang bermakna dari seluruh pihak.

Sebagai penutup, policy brief ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan bahan refleksi bagi aparatur pemerintah, swasta, NGO, filantropi, warga, komunitas, akademisi serta berbagai pihak dalam merumuskan dan mengevaluasi upaya pengelolaan lingkungan. Di samping itu, semoga gagasan yang ditawarkan juga turut mendorong praktik kebijakan yang menumbuhkan kepemilikan warga melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan, sehingga lingkungan yang sehat dapat diupayakan secara bersama-sama, adil, dan berkelanjutan.

Unduh policy brief lengkap dalam bentuk digital di sini (PDF)

 

Kepengarangan

Tim penulis: Muhammad Gufron Rum, S.I.P., M.A.; Faustina Rosalia, S.I.Kom., M.A.; Arrida Hamzah, S.I.P.
Penyunting: Salomo Zakharia Tungga, S.I.P., M.A.
Tata letak dan desain: Nurul Rahayu, S.I.P.
Terbit: Oktober 2026.
Jumlah halaman: 35 halaman, termasuk sampul.
Ukuran: 15,5 × 23 cm.
Hak cipta: © 2026 Yayasan Bentala Indra Nusantara.


Back to News

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

1000 Karakter tersisa

Related Articles

Related

Membuka Ruang bagi Pengetahuan Warga dalam Tata Kelola di Yogyakarta

Seminar publik BINA yang menghadirkan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Akademisi dalam membahas bagaimana mekanisme advokasi pengalaman warga dan nilai lokal untuk memengaruhi perumusan serta pelaksanaan kebijakan.

Read More

Related

BINA Kecam Kekerasan dalam Aksi Unjuk Rasa di Yogyakarta, Desak Pemprov dan Aparat Lindungi Marwah "Jaga Warga"

Yayasan Bentala Indra Nusantara (BINA) mengecam aksi kekerasan terhadap peserta unjuk rasa di Yogyakarta dan mendesak Pemprov DIY bersama aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keselamatan warga serta menindak tegas oknum yang mencatut nama "Jaga Warga" demi menjaga marwah dan fungsi lembaga tersebut.

Read More

Related

Publikasi Modul Pemajuan Tata Kelola Berkelanjutan Melalui Integrasi Kritis Pengetahuan Lokal

Modul ini membahas pentingnya pengetahuan lokal dalam membentuk kebijakan yang peka terhadap pengalaman dan kebutuhan komunitas. Dilengkapi panduan praktis, modul ini membantu pembaca menggali, memeriksa, dan mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam perancangan, pelaksanaan, serta evaluasi program yang berkelanjutan

Read More