Jelang Muktamar NU Ke-35: PBNU Harus Kembali Menjadi Khadimul Ulama
Pandeglang — Belakangan ini, Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi tantangan besar dalam menjaga independensinya di tengah tarikan kuat berbagai kepentingan kekuasaan dan ekonomi.
Banyak tokoh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam terbesar ini yang tergoda untuk berpihak secara politik, atau bahkan terlibat langsung dalam kontestasi politik praktis. Akibatnya, misi dakwah dan pembinaan umat terancam terpinggirkan.
Padahal, kekuatan utama NU justru terletak pada independensi moralnya. Dengan independensi tersebut, NU mampu berdiri teguh di posisi penyeimbang—mengoreksi pemerintah jika terjadi penyimpangan, serta mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berdampak positif bagi kemaslahatan masyarakat.
Kembali ke Khitthah sebagai Pengawal Moral Bangsa
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pandeglang periode 2024–2029, Dr. H. Enci Zarkasih, M.Pd., M.T., dalam menyikapi dinamika politik dalam negeri belakangan ini.
Menurutnya, NU mesti kembali pada peran sakralnya sebagai kekuatan moral untuk menuntun bangsa menuju kesejahteraan dan keadilan.
"NU bukan alat kekuasaan, melainkan penjaga nilai, etika, dan integritas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin Ormas yang tergoda oleh kepentingan politik, atau bahkan menggunakan pengaruh ormasnya untuk kepentingan politik, harus kembali ke khitthahnya," tegas KH Enci Zarkasih.
Ia menambahkan bahwa PBNU periode mendatang harus ikut mengawal bangsa bersama pemerintahan Prabowo Subianto yang tengah menghadapi tantangan global yang sangat kompleks, seperti:
-
Globalisasi nilai dan krisis moral
-
Disrupsi digital yang begitu cepat
-
Persaingan antarbangsa yang cenderung eksploitatif
Oleh karena itu, Ketua Umum PBNU mendatang harus mampu membawa NU berperan sebagai "jembatan emas" antara umat dan pemerintah.
3 Kriteria Utama Calon Ketua Umum PBNU
Untuk menghadapi tantangan tersebut, KH Enci Zarkasih merumuskan tiga kriteria krusial yang wajib dimiliki oleh calon Ketua Umum PBNU:
-
Garantor Nilai Keagamaan (Bridge & Guarantor)
Mumpuni dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan seperti keadilan, kejujuran, dan kebersamaan, sehingga kebijakan negara tidak kehilangan dimensi moralnya.
-
Mediator Ulung Umat dan Pemerintah
Piawai menjaga harmoni dengan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, sekaligus mampu menjelaskan kebijakan negara kepada umat agar tercipta kesepahaman dan dukungan bersama.
-
Mitra Strategis yang Produktif dan Kritis
Konsisten memberikan masukan, pandangan, dan alternatif kebijakan dari perspektif keumatan agar setiap langkah negara tetap berpijak pada nilai-nilai moral.
Sosok Ideal: Dr. KH Marsudi Syuhud
Ketika ditanya mengenai figur yang memenuhi seluruh kriteria tersebut, KH Enci Zarkasih secara lugas menyebut satu nama.
"Kalau boleh saya sebut nama, sosok calon Ketum PBNU yang memenuhi kriteria tersebut adalah Dr. KH Marsudi Syuhud. Beliau memiliki pengalaman yang panjang dalam Ormas, menjabat Sekjen PBNU selama sembilan tahun, dan saat ini menjabat Wakil Ketua Umum MUI. Dengan seabrek aktivitas lainnya, beliau dinilai sangat mampu memimpin PBNU untuk lima tahun mendatang," pungkasnya.
Intinya, pimpinan PBNU baru tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan keagamaan yang mumpuni serta pemahaman kuat tentang ummatan wasathan, tetapi juga harus berwawasan geopolitik-geoekonomi dan benar-benar menjadi Khadimul Ulama (pelayan para ulama).